2024 – Pemberitaan Faktual

10 Mei 2024
Pemberitaan Faktual
Pemerintahan

Pemerintah Diminta Cermat Atur Komisi Ojol

Jakarta, 27 April 2025 – Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait potongan komisi 15 persen untuk pengemudi ojek online (ojol). Pakar ekonomi mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak tepat...

Selengkapnya...

10 Mei 2024
Pemberitaan Faktual
Pemerintahan

Pemerintah Dikecam atas Penindasan Kebebasan Berekspresi

Jakarta, 29 April 2025 – Amnesty International menyoroti tindakan pemerintah Indonesia yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi. Dalam laporan tahunannya, Amnesty menyebutkan adanya penindakan terhadap unjuk rasa publik, penargetan jurnalis...

Selengkapnya...

10 Mei 2024
Pemberitaan Faktual
Pemerintahan

Mahkamah Konstitusi Batasi Gugatan Pencemaran Nama Baik oleh Pemerintah dan Korporasi

Jakarta, 29 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang melarang pemerintah, perusahaan, dan lembaga tertentu mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Putusan ini merupakan hasil dari permohonan...

Selengkapnya...

24 Februari 2024
Pemberitaan Faktual
Hukum

Pemerintah Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Data Pribadi

Jakarta, 29 April 2025 – Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang diberlakukan untuk memperkuat ketahanan digital serta memberikan perlindungan...

Selengkapnya...

24 Februari 2024
Pemberitaan Faktual
Hukum

Mahkamah Agung Putuskan Kasus Sengketa Tanah yang Melibatkan Pihak Swasta dan Pemerintah

Jakarta, 29 April 2025 – Mahkamah Agung (MA) baru saja mengeluarkan keputusan akhir dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak...

Selengkapnya...

24 Februari 2024
Pemberitaan Faktual
Hukum

UU Cipta Kerja Diuji di Mahkamah Konstitusi, Kritik Terus Mengalir

Jakarta, 29 April 2025 – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sejumlah elemen masyarakat dan organisasi buruh menggugatnya. Mereka menilai bahwa UU tersebut merugikan...

Selengkapnya...

24 Februari 2024
Pemberitaan Faktual
Hukum

Pemerintah Berencana Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 29 April 2025 – Pemerintah Indonesia mengumumkan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah lama dianggap perlu penyempurnaan. Revisi ini dimaksudkan untuk memperkuat lembaga KPK...

Selengkapnya...