Jakarta, 29 April 2025 – Pemerintah Indonesia mengumumkan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah lama dianggap perlu penyempurnaan. Revisi ini dimaksudkan untuk memperkuat lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya dan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Rencana revisi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menjelaskan bahwa revisi UU KPK akan fokus pada pembenahan kelembagaan dan peningkatan efektivitas operasional lembaga antirasuah tersebut. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penguatan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang lebih independen serta peningkatan transparansi dalam penanganan kasus-kasus besar.
Namun, rencana ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis antikorupsi dan beberapa politisi, yang khawatir bahwa revisi ini dapat mengurangi kekuatan KPK dalam memberantas praktik korupsi. Mereka menyarankan agar revisi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melemahkan lembaga yang telah terbukti memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar.
