Jakarta, 27 April 2025 – Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait potongan komisi 15 persen untuk pengemudi ojek online (ojol). Pakar ekonomi mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mitra pengemudi dan ekosistem transportasi digital secara keseluruhan.
Sementara itu, Koalisi Ojol Nasional (KON) menemui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Dalam kesempatan itu, mereka menyatakan tidak keberatan menjadi mitra, namun berharap agar potongan aplikator tidak lebih dari 15%. Mereka juga meminta agar potongan aplikasi sesuai dengan UU tentang Hukum Dagang, di mana potongan perantara ditetapkan sebesar 2,5-5%.
Di sisi lain, pemerintah mulai membangun 200 sekolah rakyat sepanjang tahun 2025 ini. Langkah ini sebagai bagian dari instrumen pemerintah dalam pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan.
